LMA TEHIT-LSM IMEKKO KECEWA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN SORSEL DI PERTANYAKAN

Foto : peserta foto bersama

SORONG SELATAN, Selasa ( 11/08/2020) Lingkaran Media - Kegiatan Peningkatan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 58/59 tentang Organisasi Kemasyarakat di Kabupaten Sorong Selatan oleh Kesbang Pol Provinsi Papua Barat sangat membawa kesan yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan apa yang di harapkan oleh Ormas di Sorong Selatan, di selah selah Foto bersama, kepada Media ini, Pimpinan 2 (Dua) Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, antara lain; LSM Imekko, Bpk.O.Asikasau, 2 (Dua) LMA Tehit yang tak mau namanya di sebutkan, menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah merupakan Wujud dari keterlibatan pelayanan Pemerintahan Daerah dan semua Stekholder termasuk di dalamnya.

Para Ormas /OKP/ LSM/DAS/LMA, menurut kedua 2 Lembaga ini, dengan momen ini maka Pemerintah Daerah dan para ormas  saling mengisi kekuarangan dalam pelayanan Pemerintahan dan kekuarangan di bagian Ormas,ada banyak hal yang semestinya Pemerintah Daerah ikut hadir supaya dengar sendiri apa saja yang di masukan oleh para ormas, sekalipun tujuan kegiatan ini adalah, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 58/59 tentang Organisasi Kemasyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, sangat tepat untuk di hadiri langsung oleh Pejabat Daerah ini misalnya DPRD, BAPPEDA, INSPEKTORAT, KEPOLISIAN, dan Dinas terkait, karena ini menyangkut pengawasan terhadap jalannya roda Pemerintahan ini.

Karena Tugas pengawasan ini juga melekat pada Kepolisian maupun Lembaga terhormat DPRD Sorong Selatan secara garis besarnya tutur LMA Tehit, selanjutnya di tempat yang sama sambung Ketua LSM Imekko Sorong Selatan, Bpk.O.Asikasau, bahwa Peran  ormas maupun LSM dalam menopang pembangunan di Indonesia pada umumnya, dan Kususnya di Kabupaten Sorong Selatan, Ormas dan LSM merupakan perwujudan dari berlangsungnya Masyarakat Sipil yang berfungsi untuk menjembatani, memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik praktis.

 

Dengan kekuatan kolektivitas ,baik kemampuan,,dan penggorganisasian ,Ormas dan LSM, juga memiliki fungsi menjaga stabilitas Politik,Hukum,KKN maupun Keamanan Daereah dan juga permaslahan Sosial mereka dapat menengahi berbagai kepentingan yang terjadi  di antara Masyarakat,Pemerintah dan Pihak Swasta di Sorong Selatan, sehingga dapat menimalisir potensi konflik sosial,namun demikian,pada parktiknya yang sesungguhnya bisa terjadi di lapangan,adalah menyangkut Kondisi Sosial maupun Ekonomi,merupakan  masalah utama sorong selatn ini,yang sangat masih rendah serendahrendahnya,hal inilah yang sering memaksa.

Ormas, LSM LMA maupun DAS, untuk membantu meraih kepentingan mereka, karena itu menurut LSM Imekko,harus Bupati Sorong Selatan harus memperbaiki dan meluruskan kembali peran ORMAS dan LSM, hal ini merupakan tantangan kuat untuk Pemerintah Daerah yang sedang berjalan ini agar dapat memperkuat pula peran Pemerintah,Ormas maupun LSM,dalam rangka turut memciptakan Pembangunan dan Demokrasi yang lebih baik,kedepannya, Sebab di era Otonomi Daerah ini,Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan membina Ormas maupun  Lembaga Swadaya Masyarakat di  masing-masing Daerahnya,Pemerintah Daerah juga dapat membuat Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut segala sesuatu tentang LSM ( sebagai contoh adalah PP Kota Tarakan Nomor 09  Tahun 2004 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat. ujarnya.seraya mengakhirinya).


Reporter : Iwan Suhada

Editor : Miftakh


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "LMA TEHIT-LSM IMEKKO KECEWA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN SORSEL DI PERTANYAKAN"

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan bijak, Kami akan membalasnya segera