Keputusan Menaikan Iuran BPJS Termasuk Kezaliman Yang Nyata, Kata Din Syamsudin

Foto : Din Syamsuddin (Ketua Dewan Pertimbangan MUI)

NASIONAL, Jum'at (15/05/2020) Lingkaran Media - Melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, Presiden Joko Widodo memutuskan menaikkan kembali iuran BPJS yang akan berlaku Juli 2020.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan bentuk kezaliman di tengah kesulitan rakyat menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Menurut dia, keputusan tersebut tidak bijaksana.

Keputusan ini diambil tak lama setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan sebesar 100% yang diberlakukan Jokowi mulai Januari lalu.

Din berpendapat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat ini semakin menambah kesusahan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta agar Jokowi dapat menarik kembali keputusannya.

"Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat," kata Din melalui keterangan tertulis, Jum'at (15/05).

"Kita menuntut pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial," tuturnya.

"Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada rumah sakit. Ke mana uang rakyat selama ini? Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat," ujarnya lagi.

Perpres 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa peserta mandiri kelas 1naik menjadi Rp.150 ribu, dari saat ini Rp.80 ribu, Iuran peserta mandiri Kelas II Rp100 ribu, dari sebelumnya Rp51 ribu. Hal ini berlaku mulai Juli 2020.

Selain itu, iuran peserta mandiri Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. Namun, ada subsidi Rp16.500 hingga 2021 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25.500.
Sementara, pada Perpres 75 Tahun 2019 yang dibatalkan MA, iuran Kelas I Rp160 ribu, Kelas II Rp110 ribu, dan Kelas III Rp42ribu.

Pada 2021, subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7000. Walhasil, iuran BPJS Kesehatan Kelas III mencapai Rp35.000.

Editor : Miftakh
Sumber : cnnindonesia.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Keputusan Menaikan Iuran BPJS Termasuk Kezaliman Yang Nyata, Kata Din Syamsudin"

Post a Comment

Silahkan berkomentar dengan bijak, Kami akan membalasnya segera